Agus S. Ekomadyo

(Artikel dipublikasikan di Media Indonesia, Selasa, 21 September 2021)

Download artikel:Ekomadyo dkk (2021) – Pesantren Social Lab – Epaper Media Indonesia – Selasa, 21 September 2021

 

Istilah “social lab” atau “laboratorium masyarakat” dikenal dalam kegiatan inovasi ketika suatu inisiasi, bisa dari penelitian atau pengabdian masyarakat universitas, berjumpa dengan kompleksitas permasalahan ketika diujicobakan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Dalam kerangka jejaring inovasi, Yuliar (Transformasi Penelitian ke dalam Inovasi, 2011) menawarkan konsep “pembentangan ruang pembelajaran”, menyempurnakan konsep inisasi-adopsi dalam difusi inovasi dari Rogers (Diffusion of Innovation, 1962). Pada kenyataannya proses difusi inovasi tidak berlangsung secara linier, banyak terjadi variasi lintasan gagasan dan aktivitas, dan sering hasil inovasi muncul dari proses interaksi antar pelaku yang bisa jadi berubah dari inisiasi awal, sehingga yang perlu menjadi perhatian adalah terjadinya perluasan jejaring inovasi karena adanya pembentangan ruang pembelajaran.

Termasuk ketika inisiasi inovasi dari universitas melibatkan masyarakat pesantren. Misalnya, saat sebuah inisiasi tentang penciptaan Pasar Tani di Perdesaan lewat kegiatan pengabdian masyarakat ITB tahun 2015 dengan melibatkan Pesantren Al Ittifaq di Ciwidey. Pesantren ini dikenal sebagai pesantren yang “berdakwah” lewat pertanian selayaknya “Tarekat Sayuriyah” (Mansur, Entrepreneur Organik, 2005). Ide awalnya adalah penciptaan pasar wisata bertema pertanian dengan menggabungkan kekuatan pesantren dan potensi wisata di  Ciwidey, namun desain pasar yang dihasilkan belum bisa terlaksana karena kompleksitas permasalahan saat implementasi. Namun dalam proses interaksi antara tim peneliti dan pesantren mampu menghasilkan pembentangan ruang-ruang pembelajaran, yang menghasilkan produk inovasi di luar inisiasi awal, seperti desain dan pembangunan minimarket dan kuliah publik Islam dan Perubahan Masyarakat, yang menunjukkan terjadinya perluasan jejaring antara tim ITB dengan pesantren.

Contoh lain adalah pada Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) tahun 2018-2019 tentang Pasar Bertema Astronomi di kawasan eduwisata Imahnoong di Lembang. Ide awalnya adalah menciptakan pasar temporer, bertajuk “Pasar Purnama”, yang melibatkan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan kunjungan wisatawan yang ingin melihat fenomena astronomi tertentu di kawasan ini. Namun setelah ujicoba pertama, ternyata pengunjung astronomi tidak berminat membeli dagangan di pasar temporer, dan Pasar Purnama versi 1.0 hanya ramai oleh penduduk sekitar saja. Karena kebetulan pemilik Imahnoong merupakan alumni ITB yang juga alumni Pesantren Tebuireng, maka jejaring pesantren akhirnya digunakan untuk menarik massa yang lebih besar, lewat kegiatan Tabligh Akbar yang menyertai event astronomi tertentu. Gabungan antara event astronomi dan tabligh akbar akhirnya membuat Pasar Purnama menjadi ramai, mampu memberikan dampak ekonomi signifikan terhadap masyarakat sekitar, namun belum bisa dilanjutkan karena pandemi.

Berbagai pengalaman dalam berinteraksi dengan kalangan pesantren membawa pada temuan bahwa ternyata religiusitas bisa menjadi modal budaya dalam pengembangan inovasi. Lewat Seri Kuliah Publik Islam dan Pengembangan Masyarakat oleh Studia Humanika Salman ITB tahun 2019, disusun berbagai pengalaman praktis pelaku keagamaan dalam pengembangan masyarakat. Dalam forum ini muncul pertanian terpadu sebagai isu yang mempertemukan religiusitas, inovasi, dan pengembangan masyarakat. Dari forum ini, berlanjut berbagai forum yang mempertemukan peneliti dan mitra-mitra pesantren, termasuk forum-forum daring yang menjadi intensif pada saat pandemi.

Isu pertanian terpadu mulai dikembangkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2020 dengan melibatkan Badan Wakaf Muhammadiyah Jawa Barat dalam pengembangan fasilitas eduwisata pertanian di kawasan Cisarua, Cimahi. Keterkaitan dengan pesantren adalah, ada seorang santri yang mengembangkan pertanian terpadu didukung oleh teknologi yang dikembangkan oleh peneliti ITB, yaitu pupuk cair Masaro. Dalam proses pengabdian masyarakat ini, ternyata teknologi Masaro bisa menyatukan perhatian pada isu pertanian terpadu oleh kelompok Muhammadiyah dengan kekuatan wakaf-nya dan kelompok Nahdlatul Ulama dengan kekuatan pesantren-nya.

Berbagai forum daring antara tim peneliti dan pesantren ternyata mendorong aneka kegiatan pengabdian termasuk di masa pandemi. Misalnya, ketika terjadi masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun 2020, tim peneliti bisa bisa tetap melaksanakan pengabdian masyarakat lewat koordinasi daring dengan pengelola pesantren di lapangan. Lewat komunikasi daring, maka peneliti bisa membantu keterlibatan pesantren, pada kasus ini adalah Pesantren Sirojul Huda di Soreang, dalam program Citarum Harum lewat desain kawasan eduwisata perikanan. Pada tahun 2021, pengabdian masyarakat Citarum Harum dikembangkan dengan melibatkan banyak pesantren di Kabupaten Bandung di bawah koordinasi asosiasi pesantren setempat. Isu yang diangkat adalah bagaimana mensinergikan konservasi area sungai dengan pertanian terpadu.

Secara organisasi, aneka proses bottom-up agar pesantren bisa menjadi “social lab” bagi pengembangan inovasi di ITB kemudian mendapatkan dukungan institusional. Diawali dengan diskusi antara dosen ITB dengan ketua PW GP Ansor Jabar tentang potensi sinergi ITB dengan pesantren untuk pengembangan masyarakat. Diskusi dilanjutkan dengan Focus Group Discussion di Imahnoong Lembang – sebagai contoh bagaimana teknologi mendorong pengembangan masyarakat – yang dihadiri oleh sivitas ITB, PW Ansor Jabar, kyai muda se-Bandung Raya, dan perwakilan dari Kodam III Siliwangi sebagai koordinator Citarum Harum. Dapat disimpulkan bahwa sinergi ITB-pesantren dalam pengembangan masyarakat disekitar DAS Citarum akan berdampak signifikan untuk kelestarian sungai Citarum. Diskusi akademik kemudian dilanjutkan dengan melibatkan beberapa dosen dari Program Studi Pembangunan ITB, dan di sini dipilih terpadu merupakan teknologi yang paling tepat untuk diujicobakan di Pesantren. Teknologi tersebut kemudian didiseminasikan dalam sebuah lokakarya daring “Pesantren, Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat” kepada 30 kyai muda yang memimpin pesantren di Jawa Barat. Inovasi serupa kemudian dibawa ke tingkat nasional setelah terdapat kesepahaman antara ketua LPPM ITB, Dr. Joko Sarwono, dengan asosiasi pesantren Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI-PBNU). Sinergi ITB sebagai penyedia teknologi dan pesantren-pesantren RMI sebagai “social lab” diawali dengan lokakarya daring: Karsa Loka Spesial Ramadan dengan tema “Pesantren sebagai Social Lab untuk Inovasi Berbasis Pertanian Terpadu”.

Dari webinar Karsa Loka yang diselenggarakan tanggal 7 Mei 2021, ada beberapa catatan yang menjadi pembelajaran dan potensi untuk tindak lanjut. Dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, disebutkan bahwa ruang lingkup fungsi pesantren tidak terbatas pada pendidikan dan dakwah saja, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Menurut data Kementerian Agama RI pada tahun 2020 terdapat setidaknya 26.973 pesantren yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Jawa Barat dengan jumlah pesantren terbesar mencapai lebih dari 8 ribu, disusul oleh Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, dan NTB. Sementara itu, RMI pada minggu pertama bulan Mei 2021 melakukan asesmen terhadap lebih dari 130 pesantren yang tersebar dari beberapa propinsi dan kab/kota dan mendapatkan data bahwa pesantren di lingkungan NU selain menyelenggarakan fungsi utama seperti pendidikan dan tahfidz (hafalan Al-Quran), juga memiliki spesialisasi atau program unggulan di bidang pertanian (45,6%), kewirausahaan (41,9%), peternakan (27,2%), perikanan (23,5%), dan teknologi informasi (19,9%). Potensi pengembangan dan inovasi pemanfaatan teknologi bagi pesantren juga didukung oleh adanya lahan yang dimiliki oleh pesantren baik untuk kegiatan pertanian, peternakan, atau perikanan mayoritas belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal potensi produktivitasnya sangat tinggi.

Potensi pesantren menjadi peluang bagi ITB untuk menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Pesantren yang memiliki modal ekonomi sosial budaya seperti lahan,  sumberdaya manusia (santri), dan sikap resiliensi terhadap perubahan zaman dan juga modal kapital.  Di sisi lain Pesantren akan mendapatkan manfaat yang dapat meningkatkan potensi ekonomi dan kemandirian Pesantren.. Pada asesmen yang dilakukan oleh RMI pada Agustus 2020 dan diikuti oleh lebih dari 700 pesantren, 80% pesantren yang sudah mempunyai kegiatan produktif dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, retail/ koperasi, dan produksi makanan mengalami dampak negatif berupa penurunan omset.

Sebagai “social lab” ada potensi interaksi mutual antara peneliti ITB dengan masyarakat pesantren. Dengan pendekatan jejaring inovasi, peneliti perlu memilih lintasan-lintasan yang bersifat terbuka dan “reversible” agar responsif terhadap dinamika dan kompleksitas masyarakat Pesantren. Bagi masyarakat pesantren, religiusitas bisa menjadi modal budaya agar aneka teknologi yang diujicobakan bisa bermanfaat untuk peningkatan kapasitas pesantren secara berkelanjutan. Beberapa semangat inovasi yang berasal dari pesantren seperti “istiqra” (riset) untuk “sa’adatuddarain” (kesejahteran dunia dan akhirat) (Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, 1994), perlu terus digali demi terwujudnya  “taswir al afkar” (kebangkitan pemikiran) dan  “nahdat al tujjar” (kebangkitan ekonomi) bagi pesantren dan bangsa Indonesia.

Artikel dipublikasikan di Pikiran Rakyat 7 Juli 2021.

Download artikel asli: Junaidi (2021) – Tiga Jurus Si Mantri Pasar (Artikel Pikiran Rakyat)

 

PASAR adalah nadi setiap kota, meski sering kali kerap terlupakan. Sorotan tajam tertuju hanya ketika pasar sudah nyaris mati, kumuh, kotor, dan bau membuat orang menjauh. “Dulu yang ke pasar ibu-ibu. Kemudian setelah generasi ibu bekerja, yang ke pasar jadi pembantunya, ibunya ke supermarket. Efeknya, kinerja pasar jadi menurun,” kata peneliti Kelompok Keahlian Perancangan Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus S.Ekomadyo, S.T, M.T. saat diwawancara Jumat, 16 Juli 2021.Persoalan pasar tak sesederhana kelihatannya. Ambruknya pasar rakyat atau yang lebih sering disebut dengan pasar tradisional ini, tak semata-mata karena gagal bersaing dengan pasar modern. Mengutip kajian SMERU Research Institute, Agus menyatakan, terpuruknya pasar rakyat di Indonesia lantaran kesalahan manajemen. “Ini yang menjadi akar ketidakberdayaan pasar rakyat. Mereka jadi tidak memiliki cukup sumber daya untuk bersaing dengan pasar modern, ditambah lagi kini hadirnya pasar-pasar virtual,” katanya.

Saat sorotan kian kencang dirasakan, barulah pemerintah memusatkan perhatiannya pada perbaikan pasar. Program-program revitalisasi pasar kemudian digalakkan oleh pemerintah pusat, dan diikuti oleh pemerintah daerah. Ketika masih menjadi wali kota Surakarta, Presiden RI saat ini, Joko Widodo berhasil merevitalisasi pasar rakyat di Surakarta tanpa diwarnai konflik dengan pedagang. Selain itu, revitalisasi pasar yang biasanya mengandalkan dana swasta pun ditangani APBD. “Konsep beliau adalah ‘ngewongke’: memanusiakan para pelaku di dalamnya,” kata Agus.

Konsep memanusiakan itu tak serta merta bisa diterapkan oleh kota lain, maupun ditarik sebagai kebijakan skala nasional. Persoalan pasar rakyat di setiap kota ini sudah menahun, bahkan jauh sebelum para pemimpin daerah saat ini memegang tampuk pimpinan.  “Di pasar itu ada perputaran uang. Uang dari retribusi seharusnya bisa digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar . Namun, uang yang berputar di pasar ini tidak semua kembali ke pasar, bocornya ada di mana-mana,” tutur Agus.

Berangkat dari persoalan ini, Agus berpendapat, masalah pasar rakyat tak bisa selesai dengan pendekatan politik semata. Menurut dia, pendekatan teknologi bisa diujicobakan dalam tatakelola pasar rakyat di Indonesia. Ini yang ia cobakan dalam penelitiannya tentang Si Mantri Pasar (Sistem Manajeman Transparansi Pasar Rakyat).

Agus menjelaskan, Si Mantri Pasar merupakan sebuah platform yang dirancang sesuai dengan karakter pengelolaan pasar  rakyat di Indonesia. Pasar rakyat di Indonesia lazimnya dijalankan oleh pengelola pasar, tidak langsung oleh pemerintah atau mandiri oleh pedagang sendiri. Platform ini tidak menghilangkan aktor-aktor yang ada di pasar saat ini. Teknologi justru membuat hubungan antar-manusianya menjadi stabil. “Si Mantri Pasar ini dirancang supaya bisa jadi sistem yang menjadi delegasi dari pengelola pasar,” katanya.

Secara teknis, platform ini nantinya bisa diakses lewat ponsel. Terdapat tiga fitur utama yang dijalankan oleh platform ini. Pertama, sebagai penilaian mandiri pasar rakyat. Fitur ini untuk mendorong pasar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). “Sertifikatnya ini mahal, kalau dinilai assesor dan hasilnya gagal, uangnya hilang,” ujar Agus.

Dalam Si Mantri Pasar, pengelola pasar bisa melihat indikator-indikator SNI. Lalu mengisi mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum dan aplikasi akan menunjukkan, seberapa banyak indikator yang sudah terpenuhi. “Kalau masih kurang jauh, jangan ajukan sertifikasi dulu. Self assesment juga bisa menjadi dasar saat berkomunikasi dengan Pemda. Penilaian pasar berdasarkan aplikasi akan lebih objektif. Memang, menatakelola pasar perlu tindakan politik, namun dengan data-data yang objektif, proses politik ini akan lebih stabil,” ucapnya. Beberapa indikator SNI pasar ini antara lain berkaitan dengan persyaratan umum antara lain dokumen legalitas, lokasi, kebersihan dan kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Kemudian terkait persyaratan teknis, seperti misalnya pengaturan ruang dagang, aksesibilitas dan zonasi, pos ukur ulang dan sidang tera, fasilitas umum, elemen bangunan, keselamatan dalam bangunan, pencahayaam, sirkulasi udara, drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta digitalisasi pasar rakyat. Terakhir tentang persyaratan pengelolaan yang mencakup tentang pengelola pasar, struktur pengelola pasar, dan pemberdayaan pedagang.

Fitur kedua Si Mantri Pasar adalah sebagai market place digital. Bedanya dengan market place umumnya saat ini, aplikasi menghubungkan langsung antara pembeli dan penjual, sementara Si Mantri Pasar ini menghubungkan pembeli dengan pengelola pasar. Pembeli tidak bertransaksi dengan pedagang, tetapi dengan pengelola pasar yang ia kehendaki. Sebuah pasar berubah menjadi sebuah toko serba ada digital di market place. Cara ini diharapkan mampu menghidupi semua aktor yang ada di pasar. Penjual mendapatkan pembeli, pengelola pasar akan mendapatkan insentif dari setiap barang yang terjual. “Misalnya harga dari penjual Rp 5.000, bisa dijual dengan Rp 5.500, ini bisa jadi insentif bagi pengelola,” katanya. Nantinya, pengelola juga bisa memberdayakan tukang ojek yang ada di pasar untuk pengantarannya. Dengan cara ini, pengelola dituntut mempunyai kemampuan wirausaha, karena ia harus berusaha untuk mendapatkan pembeli, misalnya promo-promo menarik. Pengelola juga bisa menggandeng pihak-pihak lain untuk menyokong aktivitas ini. Menurut Agus, fitur ini bisa jadi akan dilepas dan dikembangkan bersama dengan market place yang telah ada. Langkah ini akan mempermudah promosi kepada pembeli yang sudah akrab dengan market place yang sudah tumbuh saat ini.

Fitur ketiga adalah pengelolaan keuangan pasar. Si Mantri Pasar bisa digunakan untuk mengelola retribusi secara transparan. Uang yang sudah masuk ini kemudian digunakan untuk menyokong kebutuhan operasional pasar, misalnya perawatan sarana dan prasarana, gaji pegawai, dan lainnya.

Riset Si Mantri Pasar ini dimulai pada Maret lalu bermitra dengan Kementerian Perdagangan dan risetnya akan dikembangkan selama tiga tahun ke depan. Sebagai tahap awal, riset ini akan diujicobakan di Pasar Ciborelang, Kabupaten Majalengka. “Saya memahami, riset seperti ini tidak bisa selesai sekali saja. Kalau nanti sudah selesai (tiga tahun) dan platform harus dilanjutkan, siapa yang akan membiayai? Ini akan jadi PR saya. Bisa jadi nanti akan membutuhkan angel investor, dan itu sudah mulai dipikirkan di awal riset, ” tutur Agus. Ia berharap penelitiannya ini bisa mendorong pengelola pasar untuk lebih kompetitif. Tidak hanya pedagang dan pembeli yang merasakannya manfaatnya. Pengelola pasar dan pemerintah daerah pun melangkah maju bersama.

Belajar dari Pengabdian Masyarakat ITB untuk Sungai Citarum lewat Pemberdayaan Pesantren

 

Lock Down! Ini adalah sebuah kata yang membuat semua kegiatan nyaris berhenti saat Covid-19 mulai menyebar ke seluruh dunia. Ketika nyawa banyak terenggut dan ketika pengobatan belum ditemukan, mencegah penyebaran  –secara radikal- dengan mengkarantina diri, menjadi cara survive yang paling dipercaya. Bahkan metode pencegahan penyebaran ini mendapatkan landasan hukumnya: lockdown di beberapa negara dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, kuliah harus dilakukan tanpa tatap muka. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, yang membawa risiko penularan, pun dibatalkan.

But, life must go on! Orang bule menyebutnya “new normal”, kita punya bahasa yang lebih apik: “Adaptasi Kebiasaan Baru”. Bagaimana hidup harus berjalan terus, namun persebaran virus tetap bisa dikurangi. Di Indonesia, istilah yang populer adalah “tetap beraktivitas dengan protokol kesehatan” melalui 3M:  menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.

Memang hidup penuh, sangat penuh, dengan ketidakpastian. Bruno Latour, tokoh Teori Jaringan-Aktor (Actor-Network Theory/ ANT) menyebutkan ada 5 sumber ketidakpastian, yaitu tentang 1) bagaimana orang  selalu membuat kelompok yang terus berubah dan muncul kelompok baru/ hilang kelompok lama, 2) tindakan selalu berlebihan, karena setiap tindakan dipengaruhi dan mempengaruhi tindakan lain dalam kelompok tersebut, 3) tindakan tersebut terwujud pada objek, dan terlalu banyak orang yang terlibat dalam objek tersebut, 4) fakta terhadap objek sesungguhnya terkonstruksi secara sosial tergantung dari concern terhadap objek tersebut, dan 5) mengkaji ketidakpastian itu juga merupakan suatu yang mengandung kerumitan dan ketidakpastian juga.  Akan banyak lintasan dalam kehidupan, dan ini sumber ketidakpastian. Maka memperhatikan “lintasan” (trajectories) bisa menjadi cara pandang yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian.

Maka, ketika suatu kegiatan Pengabdian Masyarakat di Sungai Citarum hampir tidak bisa dilaksanakan karena survey lapangan tidak bisa dilakukan karena PSBB, maka saya memilih membuat lintasan baru agar kegiatan ini bisa berlangsung. Creating new trajectories, utilizing the existing network. Berikut adalah langkah-langkah, bagaimana lintasan baru terbentuk:

Pertama, Pengabdian Masyarakat Citarum diusulkan oleh beberapa peneliti di ITB di bawah naungan LPPM ITB dengan memilih satu lokasi tertentu, yaitu desa Cinangsi Kabupaten Cianjur, di tepi waduk Cirata. Pada masa PSBB, hal ini tidak bisa dilakukan, karena akan menimbulkan kerumunan. Terlalu berisiko

Kedua, sebelumnya, secara informal peneliti bersama teman lain sudah merespon isu Citarum dengan melibatkan pesantren. Konsolidasi pelaku dan survey ke Pesantren yang berkait dengan Citarum sudah dilakukan sebelum pandemi. Jejaring sudah terbentuk (gambar 1)

Gambar 1: berbagai konsolidasi peneliti ITB dengan tokoh-tokoh pesantren membahas pemanfaatan teknologi, termasuk teknologi untuk program Citarum

Ketiga, pada masa pandemi, konsolidasi tetap dilakukan, meskipun lewat daring. Kegiatan informal ini menjadi formal karena didukung oleh LPPM ITB. Jadilah sebuah lokakarya daring yang diikuti oleh para kyai muda dari berbagai pesantren di Jawa Barat (gambar 2). Satu pesantren mengajukan follow up untuk program Citarum, dengan mengaktualkan kolam ikan yang dipunyai dari sekadar fungsi sosial menjadi fungsi ekonomi. Kebetulan pesantren ini, yaitu Pesantren Sirojul Huda Soreang, juga telah dikunjungi peneliti sebelum pandemi

Gambar 2: Lokakarta daring Pesantren Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat kerja sama LPPM ITB dan PW Ansor Jawa Barat

Keempat, apakah bisa memindahkan lokasi PM Citarum dari desa Cinangsi ke Pesantren Sirojul Huda Soerang. Izin harus didapatkan dari LPPM ITB. Pertimbangan pimpinan ITB adalah “safety first”, artinya jika kegiatan pengabdian masyarakat bisa dilaksanakan secara daring, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat bisa dipindahkan lokasinya. Dan izin pemindahan lokasi dan perubahan judul pun didapatkan. Judul pengabdian masyarakat pun menyesuaikan menjadi: Perancangan Fasilitas Eduwisata Perikanan pada Pesantren Sirojul Huda Soreang Kabupaten Bandung

Kelima, ketika lokasi disetujui untuk pindah, dan judul pun bisa disesuaikan, muncul masalah baru: apakah visi dari pengelola pesantren dan kompetensi dari tim pengabdian masyarakat, bisa dirajut? Pengelola pesantren mempunyai visi menjadikan kolam ikan dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomi, sementara tim pengabdian sebagian besar latar belakangnya adalah arsitektur. Di mana bisa mempertemukannya? Di sini, kembali Teori Jaringan-Aktor kembali digunakan. Artinya, akan perlu mediator –bisa dalam bentuk aktor manusia- yang akan menjembatani desain arsitektur dengan visi peningkatan ekonomi. Jejaring yang dipunyai tim pengabdian masyarakat dan pengelola pesantren dimanfaatkan sebagai pemangku kepentingan untuk pengabdian masyarakat ini.

Keenam, diskusi kelompok terfokus dilakukan secara daring antara tim pengabdian masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam forum ini, berbagai gagasan pengembangan dielaborasi secara bersama-sama (gambar 3).

Gambar : Diskusi kelompok terfokus secara daring dengan para pemangku

Ketujuh, tantangan survey pada masa pandemi adalah, bisakah teknik survey dari tim pengabdian masyarakat ditransfer ke pengelola pesantren untuk mengambil data? Artinya, pandemi mengharuskan aneka adaptasi, termasuk adaptasi dalam melakukan survey. Survey tidak langsung bisa menjadi alternatif: pengelola pesantren mengambil data berdasarkan arahan tim pengabdian masyarakat. Di sini, teknologi informasi berperan penting dalam metode survey tidak angsung seperti ini (gambar 4).

Gambar 4: pengambilan data lokasi oleh pengelola pesantren

Kedelapan, survey Lapangan pasca PSBB. Ketika sudah mulai beradaptasi untuk beraktivitas pada masa pendemi, maka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun mulai dilonggarkan. Aktivitas bisa berlangsung asal mengikuti protokol kesehatan dengan 3M: Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak. Dengan berinteraksi langsung, aspirasi pengelola pesantren bisa lebih tergali (gambar 5).

Gambar 5: Survey lapangan pasca PSBB

Kesembilan, diskusi dan elaborasi desain secara daring. Karena sudah terbiasa bekerja secara daring, diskusi desain pun bisa dilakukan secara daring pula (gambar 5 dan 6).

Gambar 5: Diskusi desain secara daring

Gambar 6: Sketsa-sketsa desain

Kesepuluh, desain arsitektur pun berhasil dihasilkan. Gambar yang tersaji, seperti biasa, mampu membangkitkan harapan tentang “better future” pada lingkungan yang dirancang (Gambar 7).

Gambar 7: Hasil desain

Meski demikian, apakah kegiatan pengabdian masyarakat sudah usai. Masih ada masalah berikutnya, bagaimana pengelola pesantren akan memaknai desain yang dihasilkan. Yang pasti mereka senang, mendapatkan inspirasi tentang masa depan fasilitas eduwisata dari pesantren yang dikelola.

Namun apakah gagasan dari arsitek ini bakal terwujud? Masih perlu jalan panjang, karena ide-ide bagus pun akan membutuhkan biaya. Tentu menjadi tantangan ketika pesantren, yang masih dikelola secara tradisional, harus mewujudkan desain arsitektur yang dikerjakan secara profesional. Ada kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi, dan bisa jadi kesenjangan pengetahuan.

Namun, apakah desain yang bagus ini akan berakhir sia-sia? Sekali lagi, Teori Jaringan-Aktor memberikan jawaban: bahwa tingkat tertinggi dari objek teknis adalah sebagai delegasi kehendak manusia. Desain yang bagus adalah delegasi dari kehendak para arsitek yang merancang. Dan para arsitek ini adalah aktor manusia yang juga punya kemampuan membangun jejaring.

Dalam bahasa Islam, desain ini adalah wasilah (perantara) untuk silaturahmi: jejaring yang dibangun untuk kebaikan bersama. Untuk mewujudkan desain, tentu pengelola pesantren membutuhkan pendampingan dari para arsitek. Dan Teori Jejaring-Aktor memfokuskan diri pada apa yang terjadi pada relasi-relasi yang terbangun tersebut. Ya, fokus pada silaturahmi. Desain adalah mediator untuk silaturahmi. Dengan silaturahmi –dan ini akan sangat ANT sekali – akan terbuka banyak jalan untuk pengembangan dan kebaikan bersama.